Penolakan Omnibus Law Di Banyak Tempat

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengajak semua pihak yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak mengendorkan perjuangannya.

Munculnya banyak gelombang penolakan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah, telah menandakan bahwa UU Omnibus Law cipta Kerja ini memang memiliki banyak masalah.

Tidak hanya itu, Aksi protes UU Cipta Kerja yang berujung rusuh juga menyebabkan jatuhnya korban luka dan cedera, baik dari kalangan pengunjukrasa yang didominasi oleh mahasiswa dan aparat kepolisian. F-PKS menilai bahwa semua masalah ini terjadi tidak lepas dari sikap abai pemerintah dan sebagian besar anggota DPR-RI, terhadap penolakan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

Sebenarnya penolakan UU Cipta Kerja ini sudah dilakukan sejak diajukannya draft RUU tersebut oleh pemerintah ke DPR. Tidak hanya oleh masyarakat umum, dua organisasi besar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) juga telah menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja untuk menjadi regulasi baru di Indonesia.

Dari sejak awal, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI juga sudah menyatakan penolakannya terhadap UU Cipta Kerja tersebut. Penolakan yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut bukan hanya kali ini disuarakan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah menyatakan penolakannya tersebut sejak awal UU tersebut masih dalam bentuk Rancangan Undang-undang (RUU). Anda dapat melihat ini dari jejak digital di berbagai media-media online nasional.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Indonesia, juga menyuarakan sikap penolakan yang sama tentunya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah juga menolak UU Cipta Kerja untuk dijadikan regulasi baru di Indonesia.

Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai dasar penolakan juga sama dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR-RI.

Namun alasan utama penolakan UU ini adalah karena Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, melihat bahwa Undang-undang ini, lebih banyak membawa dampak negative bagi masyarakat dibandingkat memberikan manfaat.

Dalam diskusi bersama sejumlah media berita Sulawesi Tengah pada Jumat 9 Oktober 2020, Ketua F-PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofiā€™ah mengatakan bahwa jika UU ini tetap dipaksakan untuk diberlakukan maka akan banyak pihak-pihak yang dirugikan.

Salah satu pihak yang pasti akan sangat merasakan dampak dari UU ini adalah para pekerja yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.

Sikap F-PKS ini merupakan cermianan dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, buruh, praktisi Pendidikan, tokoh agama, pekerja, mahasiswa, serta masih banyak elemen lainnya.

Wiwik mengatakan bahwa F-PKS mendukung masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja, namun harus disampaikan dengan cara yang santun, tidak anarkis dan memaksakan kehendak, sesuai aturan yang berlaku, serta tetap sesuai dengan protokol Covid-19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *